SUARA PEKERJA – Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award kategori Pratama dari BPJS Kesehatan yang diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bukan sekadar capaian administratif.
Itu adalah buah dari perjuangan panjang menghadirkan negara di tengah kecemasan paling manusiawi: rasa takut jatuh sakit tanpa biaya.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution, kebijakan kesehatan di Sumatera Utara diarahkan ke luar dari ruang rapat dan masuk ke realitas warga. Ke ruang tunggu puskesmas yang penuh, ke lorong rumah sakit yang selama bertahun-tahun menjadi batas antara sembuh dan menyerah. Di sanalah kebijakan diuji-apakah negara benar-benar hadir, atau hanya tercatat di atas kertas.
Bobby memilih jalan yang tidak mudah. Mendorong perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional melalui skema UHC berarti menata ulang anggaran, menekan birokrasi, dan memastikan pemerintah daerah tidak lagi membiarkan warganya berhadapan sendiri dengan mahalnya biaya pengobatan.
Prinsipnya sederhana namun tegas: tak boleh ada warga Sumatera Utara yang menunda berobat hanya karena tak punya uang.
Program UHC dijalankan bukan sebagai target angka, melainkan sebagai upaya memulihkan kepercayaan rakyat bahwa negara masih berpihak. Setiap kartu kepesertaan adalah harapan. Setiap akses layanan kesehatan adalah bentuk kehadiran pemerintah yang nyata, bukan slogan.
Pengakuan nasional dari BPJS Kesehatan menjadi penanda bahwa upaya itu terlihat dan diakui. Namun bagi Bobby, penghargaan ini bukan garis akhir. Ia adalah pengingat bahwa kerja di sektor kesehatan tidak berhenti pada seremoni, melainkan harus terus dijaga di lapangan—agar tidak ada lagi cerita warga yang pulang dari rumah sakit dengan duka karena persoalan biaya.
Di Sumatera Utara, perjuangan itu masih berlangsung. Tapi satu hal kini jelas: arahnya telah ditetapkan—kesehatan adalah hak, dan negara wajib memperjuangkannya sampai tuntas.(cil)*