Medan – Dewan Peduli Negeri (DPN) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Pertamina sebagai bentuk protes terhadap kelangkaan Pertalite yang mulai dikeluhkan masyarakat di sejumlah SPBU. Dalam aksi tersebut, massa juga menyoroti antrean panjang pembelian BBM subsidi serta kebijakan penyesuaian harga BBM yang dinilai kerap dilakukan tanpa sosialisasi yang memadai.
Koordinator aksi DPN, Reza Nasution, menegaskan bahwa kehadiran mereka merupakan bentuk kepedulian terhadap penderitaan masyarakat yang semakin sulit mendapatkan BBM subsidi.
“Rakyat dipaksa mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan Pertalite. Di beberapa SPBU bahkan mulai terjadi kekosongan stok. Sementara di sisi lain, Pertamina selalu menyampaikan bahwa kondisi pasokan aman. Kami meminta Pertamina menjelaskan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Reza dalam orasinya.
Menurut DPN, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola distribusi BBM subsidi. Jika distribusi berjalan normal dan stok benar-benar mencukupi, maka tidak seharusnya masyarakat mengalami kesulitan untuk memperoleh BBM yang menjadi hak mereka.
Selain persoalan kelangkaan Pertalite, DPN juga menyoroti kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi yang dianggap sering terjadi tanpa keterbukaan informasi yang memadai kepada masyarakat. Massa menilai setiap kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam aksinya, DPN mendesak Pertamina untuk membuka data distribusi BBM subsidi secara terbuka kepada publik, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyaluran BBM, serta memastikan tidak terjadi kebocoran maupun penyimpangan yang merugikan negara dan masyarakat.
“Kami datang bukan untuk mencari sensasi. Kami hadir membawa suara rakyat yang hari ini dipersulit untuk mendapatkan BBM subsidi. Pertamina harus berhenti memberikan jawaban normatif dan mulai menjelaskan fakta yang terjadi di lapangan,” tegas Reza.
DPN juga meminta pemerintah pusat dan pihak terkait untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Massa menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga Pertamina memberikan jawaban yang jelas serta langkah konkret untuk menjamin ketersediaan BBM subsidi bagi masyarakat.
“Kami mengingatkan bahwa BBM subsidi adalah hak rakyat. Jangan sampai rakyat terus dipaksa mengantre panjang sementara hak mereka semakin sulit diperoleh,” tutup Reza.(Rz)