China dan Brasil adalah dua di antara beberapa negara yang berhasil menghapus kemiskinan secara masif. Bagaimana dengan Indonesia?
Oleh: Yohan Wahyu
Mengentaskan rakyat dari kemiskinan bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan banyak sekali stimulus untuk menghapus kemiskinan di sebuah negara. China dan Brasil adalah dua di antara beberapa negara yang berhasil menghapus kemiskinan secara massif.
Di China, kemiskinan dipecahkan dengan sangat sistematis. Dengan meningkatkan investasi, teknologi, hingga rekayasa sosial, selama 40 tahun orang miskin di China berhasil dikurangi hingga 800 juta penduduk.
Di Brasil, kemiskinan berhasil dikurangi dengan cara, di antaranya, merekayasa bantuan. Bantuan di Brasil dikenal dengan nama Bolsa yang mewajibkan ibu yang menerima bantuan untuk menyekolahkan anaknya dan memberikan vaksin kepada anak-anaknya di fasilitas kesehatan terdekat.
Dengan demikian, kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan meningkat di saat yang bersamaan dengan satu stimulus bantuan saja. Selain itu, bantuan di Brasil sifatnya rutin bagi warga yang membutuhkan, sehingga tidak ada bantuan yang jumlahnya mendadak melonjak karena pemilu atau kunjungan pejabat.
Bagaimana dengan bantuan di Indonesia? Di Indonesia, bantuan sering kali dipolitisasi. Kemiskinan selalu menjadi komoditas bagi dunia politik, terutama menjelang pemilu. Kemiskinan menjadi isu untuk menjatuhkan atau mengangkat siapa pun yang ingin berkuasa.
Namun, hanya mengangkat isu kemiskinan untuk mendapatkan suara dalam pemilihan umum belum tentu menghasilkan suara. Masyarakat miskin lebih mudah memberikan suaranya apabila isu kemiskinan dibungkus dengan pemberian bantuan sosial (bansos).
Menurut Indonesian Corruption Watch (ICW), pada Pemilu 2024, pemberian bansos sebagai sogokan suara dirasakan sebagai aktivitas yang normal saja karena jumlahnya sudah terlalu besar dan masif.
Dengan tidak adanya data yang jelas dan sistem pembagian bantuan yang terukur, maka bukan hal yang aneh jika pembagian bansos akan mudah dipolitisasi.
Data Tunggal Kemiskinan
Untuk itulah, Ketua Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan, memiliki data tunggal kemiskinan adalah salah satu tanggung jawab badan yang ia pimpin.
Dalam acara temu media di BP Taskin, Senin (3/2/2025), Budiman menjelaskan bagaimana peran lembaga yang ia pimpin. Budiman mempunyai konsep atas dunia pendidikan yang fokusnya untuk mengatasi ketertinggalan dalam dunia teknologi.
Menurut dia, teknologi merupakan salah satu cara manusia mendistribusikan kesejahteraan. Tanpa teknologi, hal-hal seperti finansial, makanan, pakaian, perumahan, dan pendidikan akan sulit diakses oleh banyak orang.
”Mempelajari teknologi adalah keharusan apabila kita ingin mengatasi ketertinggalan dengan negara lain,” ujar Budiman.
BP Taskin sendiri merupakan lembaga yang dibentuk untuk mempercepat pengentasan rakyat dari kemiskinan. Saat ini BP Taskin menyiapkan rencana induk pengentasan rakyat dari kemiskinan. Ada lima poin penting dari rencana induk tersebut.
Pertama, meningkatkan produktivitas sebesar 2 persen di 40 sektor industri penting, seperti pangan, digital, dan perbankan.
Kedua, mendorong tumbuhnya 10.000 entrepreneur baru. Ketiga, membuka lapangan pekerjaan sebanyak 20 juta orang. Keempat, menurunkan tingkat kemiskinan nasional.
Kemudian kelima, membuka inklusivitas ekonomi untuk mengurangi kesenjangan. Jika kelima hal itu dijalankan dengan baik, Budiman yakin target pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 8 persen bisa tercapai.
Politik Kemiskinan
Kembali pada apa yang dilakukan China dan Brasil, dua negara yang bisa dijadikan contoh ini telah melihat bagaimana kemiskinan juga sebagai hal yang tak bisa dilepaskan dengan strategi politik untuk mengentaskannya.
”China sebagai negara komunis mempunyai sistem terpusat dengan kondisi politik yang stabil. Demikian pula dengan Brasil yang berubah menjadi sangat sosialis ketika mengurangi kemiskinan. Syarat untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan adalah stabilitas politik,” ujar Budiman.
Budiman Sudjatmiko menambahkan, China dan Brasil dinilai berhasil mengentaskan rakyat dari kemiskinan dengan menggunakan data tunggal.
Selain data tunggal, kedua negara tersebut melakukan sinkronisasi antarkementerian dan lembaga sehingga saling bersinergi dalam mengentaskan rakyat dari kemiskinan. Padahal, menurut Budiman, kedua negara itu melakukan pendekatan yang berbeda dalam mengentaskan rakyat dari kemiskinan.
Cara Brasil melakukan pengentasan rakyat dari kemiskinan dengan cara menguatkan perlindungan sosialnya, seperti memberikan bansos dalam bentuk uang tunai (cash transfer). Sementara cara yang dilakukan China untuk melakukan pengentasan rakyat dari kemiskinan lebih pada pemberdayaan dan pembangunan ekonomi rakyatnya.
Pilihan mana yang tepat untuk diterapkan di Indonesia? Sejauh ini jika kita lihat ke belakang, cara Brasil dengan menerapkan kebijakan penopang, seperti subsidi maupun bantuan sosial, menjadi pilihan yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia.
Namun, sekali lagi, Budiman menjelaskan, dengan belum adanya data tunggal, bisa dibayangkan mereka yang mendapatkan bantuan sosial maupun subsidi ini bisa terjadi di orang atau keluarga yang sama.
Jika ini yang terjadi terus-menerus, pengentasan rakyat dari kemiskinan sulit untuk dicapai karena kebijakan ini menyiskan ketergantungan yang besar kepada negara.
Untuk itu, sebagai tahap awal, selain menyiapkan rencana induk pengentasan rakyat dari kemiskinan, Budiman menjelaskan, ketersediaan data tunggal terkait kemiskinan tetap dibutuhkan sebagai dasar penentu kebijakan. Data tunggal ini ditargetkan selesai di tahun 2025 ini.
Saat ini, data yang sedang disinkronisasi di antaranya adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), data pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan data pelanggan Pertamina.
Pada akhinya, pilihan cara pengentasan rakyat dari kemiskinan tetap diletakkan pada komitmen untuk menghapus kemiskinan di negeri ini.
Komitmen Presiden Prabowo dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2024 juga mengingatkan pentingnya pemimpin di setiap tingkatan untuk mengedepankan kepentingan rakyat. Pasalnya, masih banyak problem yang dihadapi bangsa, satu di antaranya adalah kemiskinan.
”Kita merasa bangga diterima di kalangan G20, ekonomi ke-16 terbesar di dunia, tetapi apakah kita sungguh paham dan melihat gambaran utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar kemiskinan masih terlalu besar? Apakah kita sadar rakyat dan anak-anak banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita tak dapat pekerjaan yang baik. Banyak sekolah tak terurus,” ujar Prabowo.
Dalam pidato perdananya sebagai presiden, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pengentasan rakyat dari kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahannya.
Presiden Prabowo menyadari, masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan dan belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan. Namun, Prabowo optimistis bahwa pemerintahannya akan mampu mengatasi masalah kemiskinan ini secara menyeluruh.
Kini, antara Brasil dan China pada akhirnya akan tetap menjadi rujukan bagi Indonesia. Pengalaman kedua negara tersebut dalam pengentasan rakyat dari kemiskinan tetap penting untuk dijadikan pelajaran bagi Indonesia untuk segera melepaskan diri dari jerat kemiskinan.(kps/ys)