SUARA PEKERJA, Medan – Sosok anggota polisi bernama Aipda Vicky Katiandagho mendadak menjadi perbincangan publik setelah memutuskan mundur dari institusi Polri usai dimutasi saat tengah menangani kasus dugaan korupsi di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.
Vicky sebelumnya diketahui bertugas di Polres Minahasa dan menjabat sebagai Kanit Pidana Khusus (Pidsus) Satreskrim, yang menangani berbagai perkara tindak pidana korupsi. Dalam perannya tersebut, ia terlibat dalam penyelidikan sejumlah kasus yang menjadi perhatian publik.
Namun di tengah proses penyelidikan, Vicky justru dimutasi ke Polres Kepulauan Talaud oleh atasannya. Mutasi itu memicu perhatian publik, lantaran terjadi ketika penyidikan kasus dugaan korupsi yang ia tangani masih berjalan.
Kasus yang tengah diusut disebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan tas ramah lingkungan di Kabupaten Minahasa yang diduga melibatkan sejumlah pihak penting di daerah tersebut.
Tak lama setelah mutasi itu, Vicky memutuskan untuk mengakhiri pengabdiannya sebagai anggota kepolisian dengan pangkat terakhir Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda).
Keputusan tersebut semakin menjadi sorotan setelah Vicky mengunggah video perpisahan di halaman Kantor Polda Sulawesi Utara yang kemudian viral di media sosial.
Dalam video tersebut, Vicky tampak bersujud mengenakan seragam polisi, seolah berpamitan dengan institusi yang telah lama ia abdikan.
Ia juga menuliskan pesan emosional yang menyentuh banyak warganet.
“Terima kasih Polda Sulut, Terima kasih Polres Minahasa, Terima kasih Polres Kepulauan Talaud… Kapanpun baju cokelat ini bisa tanggal, tetapi jiwa, sekali Bhayangkara tetap Bhayangkara,” tulis Vicky dalam unggahannya.
Unggahan tersebut memicu berbagai reaksi publik. Banyak yang memberikan dukungan dan menilai langkah Vicky sebagai bentuk sikap teguh dalam memperjuangkan penegakan hukum.
Meski demikian, hingga kini belum ada penjelasan resmi secara rinci mengenai alasan mutasi tersebut maupun latar belakang pengunduran diri Vicky dari institusi kepolisian.
Kasus ini pun menjadi perbincangan luas di media sosial dan memunculkan berbagai spekulasi terkait dinamika penanganan perkara korupsi di daerah.(cil) *