SUARA PEKERJA, Medan – Kehadiran Wali Kota Medan dalam kegiatan reses yang digelar oleh salah satu anggota DPRD Kota Medan, Afif Abdillah, menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Sejumlah kalangan menilai kehadiran tersebut tidak lazim dan memunculkan persepsi ketidaknetralan seorang kepala daerah dalam dinamika politik lokal.
Reses sendiri merupakan agenda resmi anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Namun, keterlibatan langsung kepala daerah dalam kegiatan tersebut dinilai sebagian pihak sebagai langkah yang tidak biasa dan berpotensi menimbulkan tafsir politik di tengah publik.
Seorang warga Kota Medan yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan keheranannya atas sikap Wali Kota. Ia menilai, kehadiran dalam kegiatan reses tersebut justru kontras dengan sikap kepala daerah yang dinilai kurang responsif terhadap aksi-aksi masyarakat belakangan ini.
“Hal yang tidak terlalu penting justru dihadiri, sementara saat masyarakat turun menyampaikan aspirasi, Wali Kota tidak terlihat hadir. Ini yang membuat kami bertanya-tanya,” ujarnya.
Menurutnya, seorang pemimpin daerah semestinya mengedepankan komunikasi langsung dengan masyarakat, khususnya dalam situasi ketika terjadi aksi atau gelombang aspirasi publik yang membutuhkan respons cepat dan terbuka.
Kritik serupa juga disampaikan oleh Ketua Forum Pemerhati Aparatur Negara, Reza Nasution. Ia menilai langkah Wali Kota menghadiri reses tersebut kurang tepat dari sisi etika pemerintahan dan berpotensi mencederai prinsip netralitas kepala daerah.
Reza menegaskan bahwa seorang Wali Kota memiliki tanggung jawab untuk menjaga jarak yang proporsional dengan seluruh kekuatan politik, terlebih dalam kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan salah satu anggota legislatif.
“Wali Kota itu harus berdiri di atas semua golongan dan partai politik. Ketika hadir dalam reses salah satu anggota dewan, apalagi secara terbuka, itu bisa menimbulkan persepsi keberpihakan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap independensi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pengambilan kebijakan.
Lebih lanjut, Reza menyatakan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan langkah lanjutan sebagai bentuk respons terhadap situasi tersebut. Ia menyebut aksi penyampaian pendapat di muka umum menjadi salah satu opsi yang akan ditempuh dalam waktu dekat.
“Kami sedang mengkaji langkah untuk menyuarakan ini secara terbuka. Jika dibiarkan, ini bisa menjadi preseden yang kurang baik dalam tata kelola pemerintahan di Kota Medan,” ujarnya.
Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai bahwa komunikasi antara eksekutif dan legislatif memang penting dalam mendorong sinergi pembangunan daerah. Namun demikian, mereka mengingatkan agar setiap bentuk interaksi tetap memperhatikan etika publik dan tidak menimbulkan konflik kepentingan maupun persepsi politis yang berlebihan.
Kehadiran kepala daerah dalam kegiatan yang bersifat politis, meskipun tidak secara langsung melanggar aturan, tetap perlu mempertimbangkan sensitivitas publik, terlebih dalam situasi di mana kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi faktor krusial.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kota Medan terkait alasan dan tujuan kehadiran Wali Kota dalam kegiatan reses tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan kepada pihak terkait juga belum mendapatkan respons.
Situasi ini menambah daftar sorotan publik terhadap gaya kepemimpinan dan pola komunikasi Pemerintah Kota Medan, yang belakangan dinilai sebagian kalangan kurang responsif terhadap dinamika sosial di tengah masyarakat.
Masyarakat pun berharap agar ke depan, kepala daerah dapat lebih mengedepankan prinsip keterbukaan, keadilan, serta netralitas dalam menjalankan roda pemerintahan, guna menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sosial di Kota Medan.(rz) *