SUARA PEKERJA, Medan – Ratusan massa yang tergabung dalam Dewan Peduli Negeri (DPN) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan kantor PT Wilmar Consultancy Services, yang berlokasi di Gedung JW Marriott Hotel Tower, Jl. Putri Hijau, Medan, Rabu (24/6/2026).
Aksi unjuk rasa berskala besar ini turut diperkuat oleh koalisi lintas elemen, mulai dari KSPSI AGN SUMUT, Persatuan Buruh (PRABU), Forum Pemerhati Aparatur Negara (FPAN), Aliansi Wartawan Sumatera (AWAS), Ojol Buruh Bersatu (OBB), Serikat Nelayan dan Petani, Front Peduli Wanita, hingga Dewan Mahasiswa Sumatera (DEMASU).
Dalam orasinya di atas mobil komando, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN Sumatra Utara, T.M. Yusuf, menyampaikan kecaman kerasnya terhadap operasional perusahaan raksasa tersebut.
“Biar kalian tahu ya, Wilmar ini merugikan negara satu tahun Rp900 triliun! Mereka bisa buat apartemen penthouse mewah, sementara kita rakyat Indonesia dirampok,” teriak Yusuf membakar semangat massa.
Yusuf juga secara tegas meminta ketegasan dari pucuk pimpinan nasional untuk mengambil tindakan ekstrem terhadap aset perusahaan tersebut.
“Kita dukung Pak Purbaya dan Pak Prabowo agar memprivatisasi Wilmar. Bekukan aset Wilmar di Indonesia, kembalikan kepada rakyat! Kalian perampok, Wilmar keluar kalian dari dalam gedung,” kecamnya.
Dalam aksi damai tersebut, aliansi massa DPN membacakan 7 poin tuntutan krusial yang ditujukan kepada manajemen perusahaan dan pemerintah:
• Tanggung Jawab Kerugian Negara: Mendesak pihak Wilmar Group untuk bertanggung jawab dan membayar seluruh kerugian negara yang timbul akibat dugaan praktik manipulasi ekspor, transfer pricing, dan berbagai bentuk penyimpangan usaha yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga puluhan triliun rupiah jika terbukti berdasarkan hasil audit dan proses hukum.
• Usut Tuntas Pajak & Perdagangan: Mendesak aparat penegak hukum, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, serta instansi terkait untuk mengusut tuntas dugaan praktik transfer pricing dan manipulasi ekspor yang diduga mengurangi penerimaan negara.
• Audit Investigatif Menyeluruh: Mendesak pemerintah melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap seluruh aktivitas usaha yang diduga merugikan negara dan masyarakat.
• Klarifikasi Skandal Beras Oplosan: Mendesak pihak Wilmar memberikan klarifikasi terbuka kepada publik terkait dugaan keterlibatan dalam skandal beras oplosan serta dugaan pengalihan beras bersubsidi menjadi beras premium yang dijual dengan harga lebih tinggi.
• Usut Mafia Subsidi Pangan: Mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan program subsidi pangan yang merugikan masyarakat kecil dan mengganggu ketahanan pangan nasional.
• Pemeriksaan Rantai Distribusi: Meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pangan Nasional, dan instansi terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap rantai distribusi beras guna memastikan tidak ada praktik curang.
• Sanksi Tegas Tanpa Pandang Bulu: Mendesak pemerintah menjatuhkan sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum demi menjaga keadilan di Indonesia.
Setelah sekian lama massa menyampaikan orasinya secara bergantian, perwakilan dari manajemen Wilmar akhirnya keluar menemui para demonstran.
Hendra Pinem selaku Humas Wilmar yang hadir di lokasi, menyatakan bahwa kapasitas kantor di Medan sangat terbatas untuk mengambil keputusan atau memberikan jawaban mendalam atas tuntutan massa.
“Terima kasih atas kedatangan bapak-bapak semua. Kami informasikan sebelumnya bahwa kedudukan kami di sini hanya kantor cabang. Untuk menjawab aspirasi bapak-bapak, kami tidak ada kapasitas. Kami hanya bisa menyampaikan aspirasi ini ke kantor pusat kami di Jakarta,” jelas Hendra di hadapan massa.
Mendengar jawaban normatif tersebut, suasana sempat menegang. Massa mengaku sangat kecewa dengan respons sepihak dari perwakilan perusahaan.
Ketua Forum Pemerhati Aparatur Negara (FPAN), Reza Nasution, dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan berjanji akan membawa gelombang massa yang lebih besar ke tempat tersebut.
“Kami dari DPN dan beberapa elemen di dalamnya tidak puas dengan jawaban ini. Kami pastikan akan kembali lagi ke sini dengan aksi yang lebih besar,” tandas Reza menutup jalannya aksi.(*)