SUARA PEKERJA, MEDAN – Sikap Kabid Kesiswaan Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Basir Hasibuan, saat menghadapi massa aksi Dewan Peduli Negeri (DPN) pada Rabu (16/9/2026) menuai sorotan. Situasi aksi sebelumnya sempat memanas setelah terjadi dorong-dorongan antara massa demonstran dan pihak keamanan yang disebut mengakibatkan dua peserta aksi wanita mengalami luka. Ketegangan semakin meningkat ketika massa mencoba masuk ke area kantor untuk mencari pihak yang mereka tuding sebagai pelaku pendorongan yang disebut berlari ke dalam gedung.
Tak lama berselang, Basir Hasibuan keluar menemui massa dengan maksud meredakan situasi. Namun, menurut keterangan dalam rekaman video, komunikasi justru berubah menjadi persoalan baru. Basir disebut melontarkan perkataan yang dianggap merendahkan salah seorang demonstran. “Gausah kau dekat-dekat ngomongnya, bauk napas kau,” ucap Basir sebagaimana dikutip dari rekaman video yang beredar.
Ucapan tersebut sontak memancing reaksi keras massa. Alih-alih menjadi pejabat yang mampu menurunkan tensi dalam situasi demonstrasi yang sedang panas, pernyataan tersebut justru dinilai memperkeruh keadaan. Massa mempertanyakan apakah menghadapi masyarakat yang menyampaikan aspirasi memang harus dibalas dengan perkataan yang bersifat personal dan berpotensi dianggap melecehkan.
Sorotan juga diarahkan pada posisi Basir sebagai pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Dalam situasi seperti itu, publik tentu berharap seorang pejabat dapat menunjukkan komunikasi yang tertib, menghormati masyarakat, serta mampu mengendalikan keadaan tanpa memperuncing konflik. Karena itu, jika ucapan tersebut benar disampaikan sebagaimana kesaksian massa, publik patut mempertanyakan etika komunikasi dan sikap profesional pejabat ketika berhadapan dengan demonstran.
Di sisi lain, beredar informasi bahwa Basir Hasibuan merupakan bagian dari lingkungan Muhammadiyah yang dikenal memiliki nilai-nilai keislaman dan pembinaan akhlak. Hal inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: apakah perkataan tersebut benar keluar dari seorang pejabat sekaligus figur yang berada dalam lingkungan organisasi yang menjunjung tinggi nilai moral dan etika? Pertanyaan tersebut tentu perlu dijawab secara terbuka oleh Basir maupun pihak terkait agar publik tidak hanya menerima satu versi cerita.
DPN menilai insiden tersebut tidak boleh berhenti sebagai persoalan adu mulut antara pejabat dan demonstran. Jika benar terdapat tindakan pendorongan yang menyebabkan peserta aksi terluka serta terdapat ucapan yang merendahkan demonstran, maka seluruh rangkaian kejadian harus diklarifikasi secara objektif dan transparan. Publik berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik pagar Dinas Pendidikan Sumut—bukan hanya mendengar suara pejabat ketika berbicara, tetapi juga melihat apakah pejabat negara mampu mempertanggungjawabkan sikapnya ketika berhadapan langsung dengan rakyat.(*)