SUARA PEKERJA, MEDAN – Akademisi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Deni Atmiral, menduga polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak terlepas dari kepentingan politik elite. Ia menilai, terdapat kemungkinan adanya kekuatan besar yang mendorong Gibran hingga menjadi calon wakil presiden.
Pernyataan tersebut disampaikan Deni saat menjadi narasumber dalam acara diskusi bertajuk “Ijazah Gibran Dalam Pusaran Konstitusi” yang diselenggarakan KOPI KAMPUS di Stadion Cafe, Medan, Senin (19/10/2026).
Dalam pemaparannya, Deni berpandangan bahwa Gibran berpotensi menjadi korban konspirasi elite yang memiliki kepentingan dalam mempertahankan kekuasaan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia.
“Gibran pada hari ini, kalau dari kacamata saya, menjadi korban dari sebuah konspirasi elite-elite tadi,” ujar Deni.
Ia juga menyoroti dinamika politik menjelang Pemilihan Presiden 2024, termasuk perubahan konfigurasi pasangan calon yang sebelumnya sempat dikaitkan dengan Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Menurut Deni, dinamika tersebut menunjukkan bahwa keputusan politik tidak selalu berdiri sendiri, tetapi dapat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan dan pertimbangan elite.
Terkait polemik ijazah Gibran, Deni menduga persoalan tersebut berpotensi berkaitan dengan skenario politik yang lebih besar. Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah persoalan itu berkaitan dengan tekanan politik atau kepentingan lainnya.
“Saya pikir ini ada sebuah skenario besar. Apakah itu sanderaan politik atau mengutamakan politik? Saya tidak tahu,” katanya.
Deni turut menyinggung peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam dinamika pencalonan wakil presiden. Ia menilai, apabila lembaga tersebut dijadikan alat kepentingan politik, kondisi itu dapat menimbulkan persoalan serius bagi konstitusi dan demokrasi.
Ia juga menyebut bahwa proses pencalonan seorang kandidat tidak hanya melibatkan penyelenggara pemilu dan partai politik, tetapi menurut pandangannya, dapat pula dipengaruhi oleh elite partai dan pemilik modal.
“Tidak mungkin ada kekuatan besar yang mendorong Gibran dan penyelenggara tadi untuk mengaminkan jalan ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Deni mengaku tidak yakin Gibran mengambil keputusan untuk maju sebagai calon wakil presiden tanpa adanya dorongan dari pihak lain. Ia mempertanyakan kemungkinan adanya peran keluarga maupun tokoh politik yang memiliki pengaruh dalam proses tersebut.
Meski demikian, dugaan mengenai adanya konspirasi elite dan skenario politik yang disampaikan Deni merupakan pandangan pribadinya dalam diskusi tersebut. Pernyataan itu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya konspirasi ataupun keterlibatan pihak tertentu.
Diskusi yang digelar KOPI KAMPUS tersebut mengangkat polemik ijazah Gibran dalam perspektif konstitusi, sekaligus membuka ruang pembahasan mengenai relasi kekuasaan, proses pencalonan dalam pemilu, serta independensi lembaga negara dalam sistem demokrasi Indonesia. (cil)*