SUARA PEKERJA, MEDAN — Tokoh buruh Sumatera Utara, T. M. Yusuf, melontarkan tantangan terbuka kepada dua politisi dari Partai Gerindra dan PDI Perjuangan untuk turun langsung bersama rakyat menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara sekaligus membuka persidangan rakyat.
Tantangan tersebut disampaikan Yusuf dalam kegiatan diskusi Kopi Kampus bertajuk “Ijazah Gibran Vs Karhutla”, Rabu (28/10/2026) di Stadion Cafe. Dalam forum itu, hadir dua politisi sebagai pembicara, yakni Sutrisno Pangaribuan dari PDI Perjuangan dan Muhri Fauzi Hafis dari Partai Gerindra.
Di hadapan peserta diskusi, Yusuf mempertanyakan keberanian dan konsistensi para politisi dalam menyuarakan persoalan rakyat, khususnya terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang menjadi perhatian masyarakat Sumatera Utara.
Ia menegaskan, masyarakat tidak membutuhkan sekadar pernyataan politik, melainkan keberanian untuk hadir bersama rakyat dan mendesak pemerintah mengambil langkah konkret.
“Biar seluruh rakyat Indonesia tahu, Sumatera Utara sedang melakukan aksi mengungkapkan kekhawatiran hati mereka. Kita tidak perlu bakar-bakaran. Kita minta Polda segera menetapkan tersangka sebanyak-banyaknya atas kasus Karhutla. Kami ajak kawan-kawan, kita ke Gubernur. Sama-sama kita minta kompensasi,” tegas Yusuf.
Yusuf juga mengingatkan bahwa polemik berbagai persoalan nasional yang terus-menerus digoreng tanpa penyelesaian berpotensi memperburuk kepercayaan publik dan sentimen ekonomi. Menurutnya, kondisi ekonomi yang semakin tertekan pada akhirnya akan membuat buruh dan rakyat kecil menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya.
Ia mencontohkan kondisi pasar keuangan nasional, termasuk anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
“Kalau isu-isu ini terus digoreng, ekonomi kita bisa semakin anjlok. Lihat kondisi sekarang, IHSG mengalami penurunan, dolar semakin tinggi. Siapa yang akan menjadi korban? Buruh dan rakyat Indonesia. Jangan sampai rakyat kecil kembali menjadi pihak yang harus menanggung akibat dari berbagai persoalan dan kegaduhan yang tidak kunjung diselesaikan,” menjadi peringatan Yusuf dalam forum tersebut.
Menurutnya, pemerintah dan seluruh elite politik harus lebih mengutamakan penyelesaian persoalan bangsa daripada membiarkan berbagai polemik berkembang tanpa kepastian. Stabilitas ekonomi, kata dia, harus menjadi perhatian bersama karena menyangkut lapangan pekerjaan, daya beli, upah, dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam forum tersebut, Yusuf juga mengungkit rekam jejak aksi Dewan Peduli Negeri (DPN) saat memprotes gangguan listrik atau blackout PLN Sumatera Utara. Ia mengungkapkan bahwa DPN pernah membawa mesin cuci, kulkas, serta sekitar 200 bola lampu mati ke kantor PLN sebagai bentuk protes atas kerugian masyarakat akibat gangguan listrik. Menurut Yusuf, aksi tersebut kemudian mendapat respons berupa penggantian sejumlah barang oleh PLN.
“Tengok jejak digital kami. Kami bawa mesin cuci, bawa kulkas, 200 bola lampu mati. Kami campakkan di PLN. Diganti PLN, walaupun tidak semua. Berhasil,” ungkapnya.
Yusuf juga menyinggung aksi demonstrasi DPN di kawasan Pertamina yang diwarnai pembakaran ban. Ia mempertanyakan mengapa pejabat dan sejumlah pihak baru melakukan peninjauan setelah aksi masyarakat berlangsung.
“Baru H+1 datang Bobby, datang kawan-kawan dari Partai Garuda melakukan sidak. Kenapa terlambat? Seharusnya mereka peka lebih dahulu,” sindirnya.
Kritik Yusuf semakin tajam ketika menyoroti sikap sejumlah anggota DPR RI yang dinilainya belum maksimal menyuarakan persoalan Karhutla maupun dugaan penyerobotan tanah masyarakat oleh korporasi.
Ia mempertanyakan keberanian wakil rakyat untuk secara terbuka mengungkap persoalan penguasaan lahan dan kerusakan lingkungan. Menurutnya, jabatan legislatif harus digunakan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sekadar menyampaikan pernyataan politik.
Di akhir pernyataannya, Yusuf secara terbuka menantang Sutrisno Pangaribuan dan Muhri Fauzi Hafis beserta elemen politik masing-masing untuk membuktikan keberpihakan mereka dengan turun langsung bersama masyarakat.
Ia menyerukan konsolidasi dan aksi bersama di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara pada 8, 9, dan 10 November, sekaligus membuka ruang persidangan rakyat sebagai wadah untuk menyampaikan berbagai persoalan dan tuntutan masyarakat kepada pemerintah.
“Sudah lah, aku tantang kalian. Setuju kawan-kawan kita turun! Hidup buruh! Hidup rakyat Indonesia!” serunya, disambut dukungan peserta diskusi.
Tantangan terbuka tersebut menjadi salah satu momen yang mencuri perhatian dalam forum Kopi Kampus. Publik kini menantikan respons kedua politisi tersebut atas ajakan T. M. Yusuf untuk menggelar aksi bersama dan membuka persidangan rakyat di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara.(cil)*