SUARA PEKERJA, Medan – Warga dan pedagang di Pagaruyung Little India Kampung Madras mengaku sesak. Bukan hanya karena asap dan banjir yang langganan datang, tapi juga karena biaya hidup yang semakin tinggi dan dagangan yang semakin sepi.
Paguyuban Pedagang Kuliner Pagaruyung Little India Kota Medan akhirnya bersuara dan resmi meminta Komisi 4 DPRD Medan untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Bagi mereka, RDP bukan formalitas. Ini soal hidup dan mati pedagang kecil:
1. Adanya dugaan pembangunan Drainase yang berbau Korupsi dan asal – asalan.
2. Asap dan polusi bikin sesak, pembeli malas datang.
3. Biaya hidup dan harga bahan baku naik, tapi pendapatan pedagang UMKM justru turun.
4. Relokasi dan kompensasi yang tidak jelas, nasib pedagang digantung bertahun-tahun.
Padahal Paguyuban menegaskan: Pagaruyung itu BUKAN zona liar. Ini Kawasan Wisata Kuliner dan Zona Hijau Resmi Pemko Medan. Seharusnya dapat perlindungan, bukan penggusuran dan pembiaran.
Kekecewaan memuncak saat Program Sapa Warga Walikota Medan, Rico Waas, dengan jargon ‘Medan untuk Semua’, warga Pagaruyung TIDAK DIUNDANG.
“Apa kami anak haram di kampung sendiri?” ucap salah seorang pedagang dengan mata berkaca-kaca di dampingi Rahmadsyah Paguyuban Pedagang Kuliner Pagaruyung Little India Kampung Madras Kota Medan, Sabtu (31/10/2026).
Tuntutan tegas Paguyuban: Komisi 4 DPRD Medan, Dengarkan Suara Rakyat! Gelar RDP secepatnya, hadirkan Dinas terkait dan Pemko, selesaikan drainase, asap, relokasi, kompensasi secara adil, dan lindungi Pagaruyung sebagai kawasan kuliner rakyat.
Mereka siap datang dengan data, foto banjir, dan puluhan pedagang terdampak. Tuntutannya sederhana: biarkan kami berdagang dengan aman dan bermartabat di kampung sendiri.(cil)*