SUARA PEKERJA, SIMALUNGUN — Pengembangan Kawasan Danau Toba menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata mulai digodok secara serius. Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Utara bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tengah menyusun kajian komprehensif untuk memastikan kawasan strategis pariwisata tersebut tidak hanya menarik investasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat lokal.
Kajian tersebut dibahas dalam forum diskusi bertajuk “Investasi dan Pengembangan Pariwisata Danau Toba” yang digelar di Niagara Hotel Parapat, Kabupaten Simalungun, Jumat (4/9/2026).
Forum tersebut melibatkan pemerintah kabupaten se-Kawasan Danau Toba, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark, pelaku usaha pariwisata, perbankan hingga kalangan akademisi.
Kegiatan dibuka secara resmi Wakil Bupati Simalungun Benny Gusman Sinaga, ST. Turut hadir Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I Kementerian Pariwisata RI Bambang Cahyo Murdoko, SS, M.Hum, Plt Dirut BPODT Arditama Putera, Dirut Bank Sumut Heru Mardiansyah, serta sejumlah pimpinan perbankan dan OPD terkait.
Dari kalangan akademisi hadir Dr. Azizul Kholis, SE, M.Si, M.Pd, CMA, CSRS, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Medan (Unimed) sekaligus General Manager Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark, serta Dr. Femy Dalimunthe, M.Si dari Politeknik Pariwisata Medan.
Dalam sambutan Kepala Perwakilan BI Sumatera Utara yang disampaikan Deputi KPw BI Sumut Iman Gunadi, Ph.D, ditegaskan bahwa gagasan kajian KEK Pariwisata Danau Toba merupakan bagian dari keseriusan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dalam mendorong percepatan pembangunan sektor pariwisata Danau Toba.
Namun, KEK bukan sekadar soal mendatangkan investor.
Konsep yang sedang didorong harus mampu menciptakan kemudahan dan kepastian investasi sekaligus meningkatkan perekonomian daerah serta pendapatan masyarakat.
Dengan status KEK, Danau Toba diharapkan memiliki sistem pengelolaan dan iklim investasi yang lebih menarik sehingga berbagai sektor usaha pariwisata dapat berkembang.
Tim peneliti BRIN yang dipimpin Maxensius Tri Sambodo, Ph.D, dalam sesi pertama memaparkan preliminary result atau temuan awal kajian berdasarkan pengumpulan data lapangan serta hasil Focus Group Discussion (FGD) dengan berbagai pemangku kepentingan.
Maxensius didampingi Dr. Firdaus selaku anggota tim peneliti memaparkan sejumlah aspek penting, mulai dari identifikasi potensi dan kesiapan kawasan, tantangan keberlanjutan investasi, hingga arah awal strategi optimalisasi Kawasan Danau Toba.
Kajian ini menjadi penting karena Danau Toba bukan hanya kawasan wisata, tetapi juga memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan yang harus dijaga secara bersamaan.
Dr. Azizul Kholis menegaskan, pengembangan KEK Pariwisata Danau Toba harus memiliki orientasi yang jauh lebih besar daripada sekadar mengejar jumlah wisatawan dan investasi.
Menurutnya, konsep Regenerative Tourism dan Sustainability Tourism harus menjadi fondasi utama.
“Pengembangan pariwisata harus mampu menciptakan keseimbangan antara ekonomi, sosial dan lingkungan,” tegasnya dalam forum tersebut.
Azizul menilai konsep tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Karena itu, pengembangan kawasan harus dikolaborasikan dengan tiga pilar utama pengelolaan Geopark, yakni konservasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat.
Hal tersebut dinilai penting agar status Green Card Toba Caldera UNESCO Global Geopark dapat terus dipertahankan.
Pesan paling keras dari kajian ini adalah: jangan sampai investasi besar masuk, tetapi masyarakat lokal hanya menjadi penonton.
Menurut Azizul, keberhasilan pengembangan pariwisata Danau Toba tidak boleh hanya diukur dari banyaknya hotel, restoran, investor, atau meningkatnya kunjungan wisatawan.
Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah seberapa besar pertumbuhan tersebut mampu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM, mengembangkan ekonomi kreatif dan menjaga kelestarian lingkungan Danau Toba.
“Yang paling penting dari hasil kajian ini adalah pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba harus memberikan dampak terhadap perekonomian daerah dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat lokal yang tinggal di kawasan Danau Toba,” tegas Azizul.
Dengan demikian, rencana KEK Pariwisata Danau Toba diharapkan tidak berhenti pada kajian dan konsep investasi. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut memastikan setiap kebijakan memiliki dampak nyata, terukur dan berkelanjutan.
Sebab, jika investasi hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi bagi segelintir pihak sementara masyarakat sekitar kehilangan ruang hidup, budaya dan lingkungan, maka tujuan besar menjadikan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata kelas dunia justru berpotensi kehilangan maknanya.
Kini, bola berada di tangan pemerintah dan seluruh stakeholder. Danau Toba membutuhkan investasi, tetapi investasi yang masuk harus membawa kesejahteraan—bukan sekadar mengejar keuntungan.(*)