MEDAN – Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan menggelar apel gabungan di halaman kantor dinas, dipimpin oleh Sekretaris Dinas, Willy Irawan. Apel ini diikuti oleh seluruh pejabat struktural, fungsional, ASN, serta PHL di lingkungan dinas.
Dalam arahannya, Willy menekankan pentingnya kinerja, terutama bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru diangkat. Ia mengingatkan bahwa status ASN tidak boleh dijadikan zona nyaman karena PPPK diangkat berdasarkan kontrak kerja tahunan yang bisa saja tidak diperpanjang jika kinerja tidak memuaskan.
Willy juga menyoroti perbedaan antara PPPK paruh waktu dan penuh waktu. Usulan kenaikan status akan dilakukan secara selektif dan berdasarkan kebutuhan organisasi, serta hasil analisis jabatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Mekanisme reward and punishment akan diterapkan untuk menjaga profesionalisme.
Lebih lanjut, pimpinan dinas mengingatkan konsekuensi dari status ASN, termasuk potensi pemberhentian jika tidak menunjukkan kinerja, melakukan pelanggaran hukum, atau penyalahgunaan jabatan. Ia juga membantah anggapan bahwa status PPPK otomatis memberikan akses kredit perbankan, dan menekankan pentingnya memahami regulasi serta menyelesaikan pemberkasan.
Dalam kesempatan itu, Willy juga menyampaikan bahwa penganggaran untuk Tunjangan Hari Raya (THR) serta gaji ke-13 dan 14 bagi PPPK direncanakan pada tahun 2026. Ia mendorong seluruh pegawai untuk menyesuaikan diri dengan sistem kerja birokrasi yang transparan dan profesional.
Sebagai penutup, Willy mengajak seluruh pegawai untuk melaporkan penyimpangan melalui jalur resmi, bukan lewat media tidak formal seperti WhatsApp. Ia juga mengucapkan selamat kepada para PPPK yang telah diangkat, khususnya mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun, sambil mengingatkan pentingnya menyeimbangkan antara hak dan kewajiban sebagai ASN.(js)