SUARA PEKERJA, Medan – Dugaan kebocoran akun layanan e-Dabu BPJS Kesehatan memicu gelombang kekhawatiran di tengah masyarakat. Isu tersebut mencuat setelah beredar unggahan di media sosial yang menyebut sistem e-Dabu diduga mengalami kebocoran, disertai caption yang berbunyi, “Tolong Pak Dirut, data bapak bocor.” Unggahan itu langsung menyita perhatian publik dan memunculkan pertanyaan serius mengenai keamanan data jutaan peserta BPJS Kesehatan.
Bagi masyarakat, persoalan ini bukan sekadar gangguan sistem. Jika dugaan tersebut benar, maka data penting peserta seperti identitas, status kepesertaan, data perusahaan, hingga informasi administrasi berpotensi diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Situasi tersebut dinilai dapat mengancam privasi masyarakat dan mencederai kepercayaan publik terhadap pengelolaan data oleh penyelenggara layanan kesehatan nasional.
Merespons polemik tersebut, Dewan Peduli Negeri (DPN) bersama sejumlah elemen masyarakat di Sumatera Utara memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa besar di Kantor BPJS Kesehatan. Aksi itu disebut bukan hanya untuk mempertanyakan dugaan kebocoran data e-Dabu, tetapi juga sebagai bentuk protes terhadap berbagai persoalan pelayanan BPJS Kesehatan yang selama ini dinilai belum memberikan kepuasan kepada peserta.
Ketua DPN, Sastriadi Aritonang, menegaskan bahwa keamanan data pribadi masyarakat tidak boleh dipandang sebagai persoalan sepele. Menurutnya, apabila benar terjadi kebocoran, BPJS Kesehatan harus memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik dan bertanggung jawab atas perlindungan data para peserta.
“Dugaan kebocoran data ini harus dijelaskan secara transparan. Masyarakat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, sejauh mana dampaknya, dan langkah konkret apa yang dilakukan untuk melindungi data peserta. Jangan sampai kepercayaan publik hilang karena lemahnya sistem keamanan informasi,” tegas Sastriadi saat ditemui di Podomoro City, Medan, Jumat (7/8/2026).
Dalam aksi yang akan digelar, DPN berencana membawa sejumlah tuntutan, antara lain meminta BPJS Kesehatan memberikan klarifikasi resmi mengenai dugaan kebocoran data e-Dabu, melakukan audit menyeluruh terhadap sistem keamanan informasi, memperkuat perlindungan data peserta, serta memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang.
Tak hanya itu, DPN juga akan mengangkat berbagai persoalan pelayanan yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat. Mulai dari sulitnya mendapatkan kamar rawat inap di rumah sakit mitra BPJS, antrean pelayanan yang panjang, hingga berbagai kendala administratif yang dinilai masih membebani peserta, khususnya di Kota Medan dan wilayah Sumatera Utara.
Menurut DPN, pelayanan kesehatan yang dibiayai oleh iuran masyarakat seharusnya terus mengalami peningkatan. Namun, berbagai keluhan yang terus bermunculan menunjukkan masih perlunya evaluasi serius terhadap kualitas pelayanan BPJS Kesehatan.
DPN menegaskan aksi tersebut akan berlangsung secara damai sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun mereka memastikan akan terus mengawal persoalan ini hingga BPJS Kesehatan memberikan penjelasan yang terbuka, memperkuat sistem keamanan data, dan menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, serta berkualitas bagi seluruh peserta.
Isu dugaan kebocoran data e-Dabu kini menjadi ujian penting bagi BPJS Kesehatan dalam menjaga kepercayaan publik. Transparansi, akuntabilitas, dan langkah nyata dinilai menjadi kunci untuk menjawab kekhawatiran masyarakat atas keamanan data pribadi mereka.(cil) *