SUARA PEKERJA, MEDAN – Keberhasilan Polrestabes Medan membongkar jaringan mafia BBM bersubsidi dalam operasi 100 hari terakhir memicu reaksi keras dari aktivis buruh dan energi. Menjelang momentum krusial Ramadhan 1447 H dan Idul Fitri 2026 , praktik lancung penyalahgunaan energi bersubsidi dianggap sebagai pengkhianatan terhadap hak-hak masyarakat kecil.
Saat ditemui di Cafe De empat belas Jalan Armada, Ibrahim, Ketua Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (F SP KEP) SPSI Kota Medan yang juga Bendahara KSPSI AGN Kota Medan secara tegas melayangkan tuntutan kepada aparat penegak hukum dan pemangku kebijakan untuk membersihkan sisa-sisa mafia minyak yang masih beroperasi di wilayah hukum Sumatera Utara.
Desakan Sidak Skala Besar
Ibrahim menegaskan bahwa tertangkapnya sepuluh tersangka dengan barang bukti belasan ton BBM hanyalah “puncak gunung es”. Ia meminta intensitas pengawasan tidak mengendur, terutama saat beban ekonomi masyarakat meningkat menjelang hari raya.
”Kami meminta Kapolda Sumut, Kapolrestabes Medan, dan Kapolres Belawan untuk segera melakukan sidak dan razia besar-besaran. Jangan beri ruang sedikit pun bagi mafia minyak dan SPBU nakal untuk bernapas. Rakyat sedang sulit, jangan lagi dibebani dengan kelangkaan BBM akibat ulah spekulan,” ujar Ibrahim dengan nada tajam, Jumat (13/2/2026).
Sentilan Keras bagi Oknum Aparat dan “Backing”
Secara kritis, Ibrahim menyoroti kemudahan para pelaku mengoperasikan kendaraan modifikasi di jalanan. Ia memperingatkan agar tidak ada oknum aparat yang justru menjadi “benteng” bagi para pelaku kejahatan ekonomi ini.
”Aparat penegak hukum harus tegak lurus. Jangan ada yang bermain-main mem-back up mafia. Jika ada oknum yang terbukti melindungi gudang ilegal atau mobil modifikasi, mereka harus ditindak lebih keras dari pelakunya sendiri,” tegasnya.
Pembersihan Internal di Tubuh Pertamina dan SPBU
Ibrahim juga mengarahkan sorotan kepada pihak manajemen Pertamina dan pengelola SPBU. Baginya, mustahil mafia minyak bisa bergerak bebas tanpa adanya kolusi dengan oknum operator maupun awak mobil tangki.
Tuntutan F SP KEP SPSI Medan di bawah kepemimpinan Ibrahim mencakup tiga poin krusial:
1. Pecat Pegawai Nakal: Mendesak Pertamina memecat secara tidak hormat pegawai atau supir tangki yang terbukti terlibat dalam distribusi ilegal.
2. Sanksi SPBU: Mafia SPBU yang sengaja melayani kendaraan modifikasi atau pengisian jerigen skala besar tanpa izin harus dicabut izin usahanya.
3. Audit Distribusi: Melakukan audit menyeluruh terhadap alur distribusi dari depot hingga ke nozzle SPBU guna menutup celah kebocoran subsidi.
”Mobil-mobil modifikasi yang mencari keuntungan besar itu nyata-nyata mengambil hak subsidi rakyat. Kami dari F SP KEP SPSI Medan akan terus memantau di lapangan. Jika praktik ini masih langgeng, berarti ada sistem yang sengaja dibiarkan rusak,” pungkas Ibrahim.(cil) *