SUARA PALEMBANG, PALEMBANG — Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Di tengah kualitas udara yang disebut semakin memburuk, warga bukan hanya dipaksa menghirup udara tercemar, tetapi juga harus mempertaruhkan kesehatan mereka sendiri.
Salah seorang warga Tanjung Barangan, Sumatera Selatan, Intan, mengaku mengalami sesak napas akibat tebalnya asap yang menyelimuti kawasan tempat tinggalnya.
Kepada awak media melalui pesan WhatsApp, Minggu (23/8/2026), Intan mengungkapkan keresahannya menghadapi kondisi udara yang menurutnya semakin tidak bersahabat.
“Mau keluar rumah salah, di dalam rumah juga salah.”
Keluhan tersebut bukan persoalan sepele. Intan diketahui memiliki riwayat penyakit asma sehingga kondisi udara penuh asap membuatnya harus ekstra waspada. Ia bahkan mengaku sudah berulang kali melakukan pemeriksaan ke rumah sakit terdekat karena khawatir paparan asap memicu ISPA maupun gangguan pernapasan yang berkelanjutan.
Kondisi ini sekaligus mempertanyakan seberapa serius pemerintah menangani persoalan kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang.
Masyarakat tidak membutuhkan sekadar imbauan untuk memakai masker, mengurangi aktivitas di luar rumah, atau unggahan informasi kualitas udara di media sosial. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata di lapangan.
Intan berharap pemerintah bergerak cepat sebelum dampak kabut asap semakin meluas dan korban kesehatan bertambah.
Menurut informasi dan tangkapan data kualitas udara yang dibagikan Intan kepada awak media, kualitas udara di Palembang disebut telah mencapai sekitar 240 AQI+ US, yang menunjukkan kondisi udara berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan.
Angka tersebut semestinya tidak hanya menjadi angka di layar telepon genggam. Jika kualitas udara benar-benar berada pada level tersebut, pemerintah harus menjelaskan kepada publik apa langkah konkret yang sedang dilakukan, dari mana sumber polusi berasal, serta kapan masyarakat dapat menghirup udara yang lebih aman.
Persoalannya kemudian menjadi lebih besar: apakah pemerintah akan kembali menunggu sampai masyarakat jatuh sakit sebelum bertindak?
Kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar persoalan asap. Di balik pekatnya kabut terdapat anak-anak, lansia, penderita asma, pekerja lapangan, serta masyarakat umum yang setiap hari dipaksa menghirup udara yang kualitasnya terus dipertanyakan.
Pemerintah daerah dan instansi terkait harus membuka informasi secara transparan mengenai titik api, sumber asap, langkah pemadaman, serta upaya perlindungan kesehatan masyarakat.
Jangan sampai pemerintah hanya terlihat aktif ketika kamera media menyala, sementara masyarakat justru harus berjuang sendiri mencari udara yang layak untuk bernapas.
Kalau asap sudah membuat warga takut membuka pintu rumahnya sendiri, pertanyaannya sederhana: sebenarnya siapa yang sedang melindungi masyarakat?
Warga membutuhkan tindakan cepat, bukan sekadar pernyataan.
Sebab udara bersih adalah hak masyarakat—dan pemerintah tidak boleh menunggu sampai sesak napas berubah menjadi bencana kesehatan.(cil)*