SUARA PEKERJA, Medan – Organisasi Prabu Sumatera Utara bersama Forum Pemerhati Aparatur Negara (FPAN) menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk respons atas banyaknya keluhan masyarakat terkait layanan dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Prabu Sumut, M. Rasyid Nasution, dalam pertemuan di kantor Prabu jl stadion no 17 c pada Selasa (31/03/2026). Dalam keterangannya, Rasyid menegaskan bahwa pihaknya mendesak adanya pembenahan menyeluruh di tubuh BPJS Ketenagakerjaan.
“Kami sampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk segera berbenah, mengingat masih banyak buruh yang belum memiliki dan tidak terdaftar sebagai peserta,” ujar Rasyid.
Ia mencontohkan sejumlah kasus di lapangan, seperti pekerja di Islamic Center Martubung yang meninggal dunia namun diduga tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, Rasyid juga menyoroti adanya perusahaan seperti PT Hugo yang disebut menunggak iuran selama beberapa tahun tanpa mendapatkan sanksi tegas.
Tak hanya itu, ia juga mengkritik praktik di lapangan yang dinilai tidak tepat, seperti dugaan pemanfaatan kepala lingkungan (kepling) sebagai sarana untuk mengejar target kepesertaan, yang dinilai tidak efektif dan berpotensi menimbulkan masalah baru.
“Kami bersama FPAN akan turun langsung dalam aksi ke BPJS Ketenagakerjaan untuk menyuarakan kepentingan buruh dan masyarakat,” tegasnya.
Aksi ini direncanakan menjadi bentuk tekanan moral agar BPJS Ketenagakerjaan lebih serius dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap tenaga kerja, serta memastikan seluruh pekerja mendapatkan hak jaminan sosial secara adil dan merata.(cil) *