Suara Pekerja— Aksi unjuk rasa yang digelar kelompok serikat pekerja bersama aliansi pengemudi transportasi online (ojek online/ojol) di Kota Medan, Rabu (20/5/2026), berlangsung tertib, aman, dan membuahkan hasil positif. Massa aksi yang menyuarakan berbagai aspirasi terkait kesejahteraan pengemudi mendapat respons langsung dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Aksi yang diikuti pengemudi transportasi online dari berbagai komunitas tersebut tidak hanya membawa tuntutan terkait percepatan pengesahan regulasi nasional transportasi online, namun juga menyoroti kebutuhan dasar pengemudi di daerah, mulai dari fasilitas tempat istirahat hingga persoalan biaya parkir yang dinilai membebani pendapatan harian.
Massa aksi yang tergabung dalam Solidaritas Ojol Bersatu (SOBAT) dan Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia (FDTOI) diterima secara resmi oleh jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap.
Dalam keterangannya kepada awak media, pimpinan perwakilan massa aksi, TM Yusuf, menyampaikan bahwa perjuangan para pengemudi tidak hanya berkaitan dengan lahirnya undang-undang transportasi online, tetapi juga menyangkut perlindungan dan kesejahteraan pengemudi di lapangan.
Menurutnya, salah satu kebutuhan mendesak ialah tersedianya rest area atau fasilitas tempat istirahat yang layak bagi pengemudi ojol. Selama ini, banyak pengemudi harus beristirahat di lokasi seadanya di tengah aktivitas panjang mencari penumpang dan mengantar pesanan.
Selain fasilitas istirahat, massa aksi juga meminta adanya perhatian serius terkait pembebasan biaya parkir yang selama ini dianggap menjadi salah satu pengeluaran tambahan yang mengurangi penghasilan para pengemudi.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sekda Sumut Sulaiman Harahap mengapresiasi sikap tertib para peserta aksi yang dinilai telah menyampaikan aspirasi secara damai dan demokratis. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima serta mendukung aspirasi tersebut agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemprov Sumut turut menandatangani dokumen “Petisi Dukungan Terhadap Perjuangan Hadirnya Undang-Undang Transportasi Online Indonesia”.
Dokumen tersebut ditandatangani atas nama Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, serta mendapat dukungan dari Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Erni Ariyanti.
Atas langkah cepat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima aspirasi para pengemudi transportasi online, Dewan Peduli Negeri (DPN) menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap upaya membangun komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah.
Menurut DPN, respons cepat Pemprov Sumut menunjukkan adanya kepedulian pemerintah terhadap persoalan yang dihadapi para pengemudi ojol, terutama terkait perlindungan kerja, fasilitas pendukung, dan kesejahteraan di lapangan.
“Kami mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah membuka ruang dialog dan menerima aspirasi para pengemudi ojol dengan baik. Ini menjadi langkah positif dalam membangun kebijakan yang berpihak kepada masyarakat pekerja sektor transportasi online,” ujar perwakilan Dewan Peduli Negeri.
Aksi yang berlangsung kondusif tersebut akhirnya ditutup dengan tertib tanpa insiden, sementara para pengemudi berharap berbagai tuntutan yang telah disampaikan tidak berhenti pada sebatas petisi, melainkan dapat diwujudkan melalui kebijakan nyata demi kesejahteraan pengemudi transportasi online di Sumatera Utara.(Rz)