Suara Pekerja – Kinerja Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Kota Medan, Ramaddan SKM, menuai kritik pedas dari kalangan aktivis buruh.
Kritik ini mencuat pasca-pertemuan antara Kapolrestabes Medan dengan tokoh Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) di Hotel Grand Antares, Kota Medan pada Rabu ( 21/1/2026) kemarin, yang dinilai salah sasaran akibat data yang tidak akurat.
Ketua Federasi KEP SPSI Kota Medan, Ibrahim, secara blak-blakan menyayangkan ketidakpahaman Ramaddan dalam memetakan struktur organisasi buruh di wilayahnya. Ia mengibaratkan pejabat tersebut seperti “Kuda Rabun yang Memakai Kacamata Tebal”, sebuah sindiran atas ketidakmampuan melihat realita organisasi buruh yang ada.
Data Peserta Manipulatif
Menurut Ibrahim, Ramaddan diduga memberikan daftar peserta yang tidak relevan kepada Kapolrestabes Medan. Mayoritas tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut justru merupakan pengurus tingkat Provinsi (Sumatera Utara), bukan pengurus tingkat Kota Medan, yang seharusnya menjadi mitra strategis dalam ruang lingkup kerja Polrestabes Medan.
”Ramaddan ini seolah hanya bekerja dengan prinsip ABS (Asal Bapak Senang). Sangat disayangkan sekali karna dia memberikan daftar yang salah, sehingga Kapolrestabes Medan bertemu dengan orang-orang yang secara struktural tidak tepat untuk konteks Kota Medan,” ujar Ibrahim.
Guna meluruskan kesalahpahaman tersebut, Ibrahim menjelaskan, di tubuh KSPSI AGN terdapat tata kelola organisasi dan pengkaderan yang ketat, di mana tidak ada rangkap jabatan antara Ketua tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Secara administratif, kepemimpinan yang sah adalah sebagai berikut:
DPD KSPSI AGN Sumut: T.M. Yusuf
DPC KSPSI AGN Medan: Rendy Siagian
DPC KSPSI AGN Langkat: Samsiah
DPC KSPSI AGN Deli Serdang: Dedi. A
”Kami merasa kasihan kepada Kapolrestabes Medan karna, punya niat baik untuk berdiskusi, namun difasilitasi dengan data yang keliru akibat ketidakpahaman Plt Kadisnaker,” tambahnya.
Koordinasi Antarinstansi
Menutup pernyatannya, Federasi KEP SPSI Kota Medan meminta dengan tegas agar Ramaddan sebagai Plt Kadisnaker segera melakukan koordinasi dengan Disnaker Provinsi Sumatera Utara. Tujuannya adalah untuk memperbaiki dan memvalidasi kembali daftar mitra SP/SB di Kota Medan.
Langkah ini dinilai mendesak agar di masa mendatang, instansi pemerintah maupun aparat penegak hukum tidak lagi terjebak dalam seremoni yang salah sasaran, yang hanya mempertontonkan ketidakpahaman birokrasi terhadap dinamika gerakan buruh di lapangan.(cil)*