SUARA PEKERJA, MEDAN – Ketua Solidaritas Pekerja Musik Indonesia (SPMI), Aidil Fadli Nasution, melontarkan kritik keras terhadap penyelenggaraan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026. Menurutnya, perhelatan yang seharusnya menjadi pesta rakyat justru terkesan berubah menjadi ajang bisnis yang hanya dapat dinikmati kalangan tertentu.
Aidil menilai harga tiket masuk dan sejumlah hiburan di PRSU terlalu tinggi sehingga memberatkan masyarakat. Kondisi tersebut, katanya, bertolak belakang dengan semangat awal PRSU sebagai ruang hiburan, promosi budaya, dan penggerak ekonomi rakyat.
“PRSU seharusnya menjadi milik rakyat Sumatera Utara, bukan hanya menjadi tempat yang bisa dinikmati oleh mereka yang memiliki uang lebih. Ketika harga tiket membuat masyarakat berpikir dua kali untuk datang, maka esensi pesta rakyat telah hilang,” tegas Aidil, Sabtu (11/7).
Ia juga menyinggung target 300 ribu pengunjung yang sebelumnya disampaikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan PRSU 2026. Target tersebut diumumkan saat peluncuran PRSU sebagai bagian dari upaya mendorong perputaran ekonomi daerah dan pemberdayaan UMKM.
Namun menurut Aidil, kondisi di lapangan justru jauh dari harapan.
“Target yang diberikan Pak Bobby hanya menjadi wacana belaka. Beberapa konser artis ibu kota yang tampil bukannya ramai, malah terlihat sepi. Ini menjadi pertanyaan besar, apakah konsep penyelenggaraannya benar-benar berpihak kepada masyarakat?” ujarnya.
Aidil juga meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan PRSU tahun ini, mulai dari kebijakan harga tiket, konsep hiburan, hingga tata kelola penyelenggaraan.
Terkait beredarnya informasi bahwa hak penyelenggaraan PRSU disebut-sebut diperoleh oleh pihak Event Organizer dari Jakarta yaitu PT. Royalindo Expoduta dengan nilai mencapai Rp. 3 miliar, Aidil meminta agar hal tersebut dibuka secara transparan kepada publik apabila memang terdapat kerja sama bisnis.
“Informasi yang beredar di masyarakat harus dijelaskan secara terbuka. Jika memang ada kerja sama dengan pihak ketiga, sampaikan mekanismenya, dasar hukumnya, dan bagaimana proses penunjukannya. Jangan sampai muncul kecurigaan publik akibat minimnya transparansi,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pernyataan mengenai nilai kerja sama tersebut masih berupa informasi yang beredar di tengah masyarakat dan meminta pihak terkait memberikan klarifikasi resmi.
Di akhir pernyataannya, Aidil berharap PRSU dikembalikan kepada ruhnya sebagai pesta rakyat.
“Kasihan warga Kota Medan dan masyarakat Sumatera Utara. PRSU itu dibangun untuk menjadi kebanggaan rakyat, bukan semata-mata menjadi ladang bisnis. Pemerintah harus berani mengevaluasi total penyelenggaraan tahun ini agar ke depan PRSU benar-benar kembali menjadi pesta rakyat,” pungkasnya.(cil) *